Sabtu, 06 Oktober 2012
ETIKA GOVERNMENT
Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga
suatu sistem ketertiban yang memungkinkan masyarakat dapat menjalani
kehidupannya secara wajar. Oleh karena itu, pemerintah diperlukan pada
hakikatnya adalah untuk memberikan pelayanan kapada masyarakat.
Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya, demi mencapai tujuan bersama. Suatu gejala yang nampak dewasa ini adalah kecenderungan dan pertumbuhan ke arah mensukseskan pembangunan di segala bidang.
Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya, demi mencapai tujuan bersama. Suatu gejala yang nampak dewasa ini adalah kecenderungan dan pertumbuhan ke arah mensukseskan pembangunan di segala bidang.
Untuk
mensukseskan pembangunan, Etika Pemerintahan menjadi topik pembicaraan,
terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Aparatur
pemerintahan harus menjadi saluran atau jembatan pengabdi dan melaksanakan
kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya, tidak
menyalagunakan kekuasaan, mencari kesempatan dalam kesempitan, aji
mumpung.
Bila
masyarakat mengetahui tentang tidak lancarnya pelayanan, terdapat penyelewengan
dan atau penyimpangan maka akan dapat berakibat menimbulkan reaksi. Oleh sebab
itu sekiranya timbul reaksi tidak kentara di mata masyarakat, karena reaksi
tersebut dapat menimbulkan public opini yang didasarkan oleh perasaan umum
tidak puas dan akhirnya dapat menjelma menjadi pendapat umum yang dapat
merongrong kewibawaan pemerintah.
Aparatur negara dan pemerintah mempunyai tugas
mendidik rakyat. Mendidik orang lain berarti mendidik diri sendiri, karena itu,
seorang pemimpin/pelaksana negara yang sadar akan kewajibannya sebagai
pendidik, hendaknya berusaha agar :
1) Dalam hidup sehari-hari
menjadi contoh teladan, panutan bagi umum dan kesusilaan.
2) Dalam usahanya
sehari-hari selalu memperhatikan kemajuan lahir batin masyarakatnya.
Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan
nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia disebut etika
pemerintahan.
Selain itu
etika pemerintahan juga merupakan bagian dari praktekyurisprudensi atau filosofi hukum yang mengatur operasi dari pemerintah dan hubungannya dengan orang-orang dalam
pemerintahan. Prinsip-prinsip etika harus disesuaikan dengan keadaan, waktu,
dan tempat. Prinsip-prinsip etika yang bersifat authority, yang bersifat
perintah menjadi suatu peraturan sehingga kadang-kadang merupakan atribut yang
tidak bisa dipisahkan.
Dalam etika
pemerintahan, apa yang dianjurkan merupakan paksaan (imperatif) yang dalam
kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan kesulitan.
Di atas
telah diuraikan bahwa apa yang dilihat adalah authority misalnya, berpakaian
dinas (PSH, PSR, PSL) sebenarnya masalah etika, tetapi kalau sudah dituangkan
bukan lagi bersifat etis, tetapi bersifat pelaksanaan (operasional). Kendatipun
tidak ada sanksi yang tegas. Pada etika karena mengikuti adanya
perubahan-perubahan di dalam masyarakat, tergantung dengan kemauan (needs),
kehendak masyarkat yang pada suatu waktu dan tempat bisa berubah-ubah.
Etika
digantungkan dengan authority menghendaki orang harus tunduk pada perintah.
Sedangkan pemerintah mempunyai sifat authority, sifat memaksakan. Pemerintah
tidaklah sama dengan masyarkat. Disinilah letak sulitnya mempelajari etika
pemerintahan. Pemerintah tidak dapat melaksanakan perintah sekehendaknya yang
bertentangan dengan nilai etika masyarakat.
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar